Dewasa ini perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan carding, hacking, cracking, phising, booting, viruses, cybersquating, perjudian, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi desktruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.

Kenyataan demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan TIK di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan TIK tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum yang kuat akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan TIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Penerbitan naskah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, ditujukan untuk mensosialisasikan konsepsi pengaturan serta cakupan materi dalam UU ITE sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahaminya secara utuh dan benar.